BAPPERIDA

Painan, 2 September 2025 — Dalam upaya memperkuat nilai-nilai integritas dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang) Kabupaten Pesisir Selatan secara resmi mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kerjanya untuk membuat, menandatangani, dan menempelkan Pakta Integritas.

Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut atas Laporan Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain sebagai bentuk respons terhadap hasil survei tersebut, kebijakan ini juga bertujuan untuk meminimalkan potensi benturan kepentingan dalam tata kelola manajemen ASN, serta memperkuat budaya kerja yang berlandaskan etika dan tanggung jawab publik.

Kepala Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan, Hadi Susilo, S.STP., M.Si, dalam arahannya saat memimpin apel pagi, menegaskan pentingnya disiplin kerja dan konsistensi dalam menjaga integritas. Ia menyebut bahwa disiplin adalah fondasi awal dalam menjalankan tugas dengan maksimal dan menjadi indikator kekuatan organisasi dalam mencapai target-target pembangunan.

“Kita tidak bisa berbicara soal kinerja tanpa memulai dari disiplin. Dari sinilah kita menghitung kekuatan untuk melaksanakan dan menuntaskan target kerja harian. Dan integritas adalah kompas moral kita,” ujar Hadi di hadapan seluruh ASN Bapedalitbang.

Hadi juga menjelaskan bahwa proses penandatanganan Pakta Integritas telah dimulai oleh dirinya bersama Bupati Pesisir Selatan, sebagai bentuk teladan dari pimpinan tertinggi. Selanjutnya, setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Bapedalitbang diwajibkan untuk memfasilitasi penandatanganan oleh seluruh jajaran perangkat di bawahnya.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Bapedalitbang terhadap agenda reformasi birokrasi yang mendorong ASN menjadi pelayan publik yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab.

“Pakta Integritas bukan sekadar dokumen. Ia adalah pernyataan komitmen, perisai moral, dan pijakan awal dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan berintegritas,” tambah Hadi.

Seluruh ASN Bapedalitbang turut berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, menyadari bahwa upaya ini adalah bagian dari perubahan sistemik menuju birokrasi yang lebih efektif dan dipercaya masyarakat.

Kebijakan ini diharapkan menjadi katalisator perubahan kultur kerja di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, serta memberi dampak positif terhadap kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah ke depan.