BAPPERIDA

Batang Kapas, 10 Juli 2025 — Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang), khususnya Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan (PSDAIK), melakukan survei lapangan ke Daerah Irigasi (DI) Dwikora yang berada di Kecamatan Batang Kapas. Kegiatan ini merupakan bagian dari peninjauan usulan program Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 yang menyasar sektor infrastruktur strategis di daerah.

Survei dipimpin langsung oleh Kepala Bidang PSDAIK, Rudi Anwar, S.T., bersama tim teknis dari Bapedalitbang Pessel, dan didampingi oleh perangkat Wali Nagari Tuik Koto Mudiak. Peninjauan ini difokuskan pada kondisi fisik saluran irigasi yang mengalami kerusakan cukup parah pascabencana banjir bandang yang melanda wilayah tersebut pada 7–8 Maret 2024 lalu.

Dari hasil tinjauan, diketahui bahwa kerusakan serius terjadi pada bagian sayap bendung yang mengalami kebocoran. Hal ini mengakibatkan berkurangnya pasokan air yang masuk ke saluran primer. Lebih lanjut, saluran primer DI Dwikora juga mengalami keruntuhan dan patahan di beberapa titik, sehingga aliran air menuju areal persawahan menjadi terhenti total.

“Luas areal pertanian fungsional yang terdampak mencapai 210,65 hektare. Saat ini, masyarakat mengalami kesulitan untuk mengairi sawah mereka. Sebagian lahan bahkan telah dialihfungsikan menjadi ladang jagung, sementara lainnya hanya bergantung pada hujan,” jelas Rudi Anwar.

Masyarakat setempat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diketahui telah berinisiatif membangun saluran sementara sebagai solusi darurat. Namun, tantangan masih besar karena untuk menaikkan muka air agar bisa masuk ke saluran dibutuhkan konstruksi tambahan yang tidak sederhana. Hingga kini, masyarakat masih berupaya mencari alternatif teknis yang lebih efektif.

Survei ini diharapkan menjadi dasar teknis yang kuat dalam mendukung usulan program Inpres 2 Tahun 2025, terutama terkait perbaikan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi sebagai penunjang ketahanan pangan daerah.

“Kami akan terus dorong agar perbaikan DI Dwikora ini menjadi prioritas, karena menyangkut keberlangsungan ekonomi masyarakat petani,” pungkas Rudi Anwar.