BAPPERIDA

Painan — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Bapperida menggelar rapat percepatan program kerja kemitraan Tahun 2026 pada Jumat, 24 April 2026. Kegiatan yang berlangsung membahas strategi percepatan dan keberlanjutan program kemitraan bersama GIZ, Multi-Stakeholder Partnership (MSP), dan Sekretariat SDGs.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Bapperida Kabupaten Pesisir Selatan, Subchandri, S.E., M.Si., serta dihadiri oleh Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs, perwakilan GIZ Jerman, dan anggota Sekretariat SDGs Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam arahannya, Subchandri menegaskan pentingnya penyusunan rencana kerja yang konkret, tepat waktu, dan tepat sasaran. Hal ini diperlukan guna memperkuat sinergi antara pemerintah dan non-pemerintah dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Koordinator program kemitraan Sekretariat SDGs, Sovia Dewi, S.E., M.Si., menyampaikan bahwa saat ini tengah dilakukan percepatan penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029. Dokumen ini menjadi pedoman strategis lima tahunan yang mengintegrasikan 17 tujuan SDGs ke dalam kebijakan dan program daerah yang selaras dengan RPJMD.

Ia juga menjelaskan bahwa telah dibentuk tim kecil melalui Surat Perintah untuk mempercepat penyusunan dokumen tersebut, yang akan dilaksanakan melalui desk bersama OPD terkait berdasarkan pembagian empat pilar pembangunan, yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola.

Dari pihak GIZ, disampaikan bahwa kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan GIZ Indonesia telah dimulai sejak tahun 2024 melalui komitmen bersama dalam proyek pembangunan Indonesia–Jerman. Kabupaten Pesisir Selatan menjadi salah satu daerah percontohan di Provinsi Sumatera Barat dalam implementasi kemitraan multipihak.

Sejumlah capaian kemitraan telah berhasil dilaksanakan, di antaranya peluncuran platform “Dapur Kolaborasi” SDGs, pelatihan Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo), monitoring dan evaluasi bersama lintas pemangku kepentingan, serta penguatan kapasitas petani melalui penerapan teknologi pertanian adaptif terhadap perubahan iklim.

Selain itu, praktik baik di tingkat nagari seperti di Sungai Gayo Lumpo dan Sungai Sariak Lumpo telah menjadi rujukan bagi daerah lain, khususnya dalam peningkatan kapasitas petani dan pengelolaan pertanian berkelanjutan.

Perwakilan LP2M turut menekankan bahwa pendekatan Multi-Stakeholder Partnership (MSP) merupakan kunci dalam mempercepat pencapaian SDGs melalui kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, dan media.

Dalam sesi diskusi, dibahas pula pengembangan lokasi baru untuk implementasi program kemitraan, optimalisasi penggunaan aplikasi “Dapur Kolaborasi”, serta akses terhadap praktik-praktik baik yang telah dilaksanakan.

Ke depan, Bapperida bersama mitra juga akan melaksanakan berbagai agenda lanjutan, termasuk pelatihan dan sertifikasi Juru Bahasa Isyarat (JBI), penguatan sistem monitoring dan evaluasi, serta koordinasi lintas OPD dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Melalui rapat ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat komitmen dan kolaborasi dalam mempercepat pencapaian SDGs di Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud secara optimal