Bapedalitbang menyelenggarakan Forum Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 di Aula Bapedalitbang Kab. Pesisir Selatan, Rabu (9/3/2022) dan kegiatan ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 9 s.d 11 Maret 2022. Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Bapak. Mawardi Roska S.I.P dengan diikuti peserta dari Kepala OPD, Camat dengan menghadirkan Wali Nagari. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Daerah tersebut disusun dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, top-down dan bottom-up agar semua persoalan pembangunan mampu dipahami dan dapat menyerap aspirasi semua pihak untuk perbaikan dimasa yang akan datang dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Selaku penyelenggara kegiatan, Kepala Bapedalitbang memaparkan ada 4 permasalahan daerah yang perlu ditangani dengan segera 1. Meningkatnya Angka Kemiskinan 2. Rendahnya Nilai Tambah Perekonomian (produk unggulan daerah) 3. Tingginya Angka Prevalensi Stunting 4. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kesehatan dan Ekonomi disamping ada 5 isu strategis kabupaten yang mengapung saat ini 1. Pandemi COVID masih menimbulkan dampak kesehatan dan kontraksi sektor perekonomian dan jasa 2. Pertumbuhan sektor pariwisata mengalami perlambatan karena adanya pembatasan mobilitas wisatawan 3. Hilirisasi dan peningkatan nilai ta bah produk unggulan masih belum optimal 4. Penyediaan Insrastruktur penunjang perekonomian terkendala keterbatasan sumberdaya daerah dan aspek kebencanaan 5. Tantangan pentingnya transformasi digital dan inovasi pelayanan public Juga dalam paparan kepala Bapedalitbang dilanjutkan prioritas pembangunan di tahun 2023 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Peningkatan Daya Saing Sektor Unggulan Pangan 3. Penyediaan Infrastruktur Penunjang Ekonomi 4. Peningkatan Daya Saing Sektor Unggulan Pariwisata 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pelaksanaan Forum ini diharapkan dapat menjadi media pembentukan komitmen seluruh stakeholder pembangunan dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Belum Ada Komentar
Jadilah yang pertama memberikan komentar pada berita ini.