BAPPERIDA

Sago. Badan Perencanaan Daerah, Peneliitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan memfasilitasi Lembaga Pengkajian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) bersama GIZ melaksanakan “Launching Kerjasama Multi Pihak Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat Melalui Pertanian Berkelanjutan Berbasis Iklim Yang Inklusif”, bertempat di Aula Bapedalitbang Kab. Pesisir Selatan, yang dilaksanakan secara Luring dan Daring, dengan peserta Instansi Vertikal lingkup Pemprov Sumatera Barat, Perangkat Daerah lingkup Pemprov Sumatera Barat, Bappeda Kabupaten Solok, Tanah Datar dan Agam, Asisten dan Kepala Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Profesi, Ormas, LSM dan Media. Acara tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Bpk. Mawardi Roska,S I.P). Senen(22/01/2024)

Dari laporan kepala Bapedalitbang Kab. Pesisir selatan (Bpk. Hadi Susilo S.STP., M.Si) bahwa kegiatan ini yang menjadi narasumber terdiri dari Seknas SDGs Indonesia (Gatjang Aman Nullah), GIZ-Advisor on Role of Law (Marvel Ledo), Kadis Pertanian Pesisir Selatan (Mardianto). Saat itu beliau menyampaikan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) atau Agenda 2030 merupakan seruan global untuk bertindak guna kensejahterakan manusia, melindungi bumi, dan mewujudkan kehidupan yang aman dan damai. Dengan kata lain, pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi sosial, ekonomi, lingkungan hidup, dan tatakelola yang baik ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin kesejahteraan, dan mutu hidup manusia pada saat ini dan generasi yang akan datang yang memiliki 17 Tujuan Utama yaitu ; 1) Tanpa Kemiskinan; 2) Tanpa Kelaparan; 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; 4) Pendidikan Berkualitas; 5) Kesetaraan Gender; 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; 7) Energi Bersih dan Terjangkau; 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; 9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; 10) Berkurangnya Kesenjangan; 11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; 12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; 13) Penanganan Perubahan Iklim; 14) Ekosistem Lautan; 15) Ekosistem Daratan; 16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Pencapaian tujuan tersebut tidak hanya merupakan kewajiban pemerintah namun perlu dilakukan oleh seluruh aktor pembangunan baik secara individu maupun lembaga sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Adapun aktor pembangunan berdasarkan kerangka kerja TPB/SDGs terdiri dari ; 1) Pemerintah-DPR(D), 2). Perguruan Tinggi – Pakar, 3). Masyarakat – Media, serta 4). Dunia Usaha dan Filantropi.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berinisiatif dan berkomitmen untuk bekerjasama dengan berbagai pihak baik dengan pemerintah pusat/provinsi/kab/kota maupun dengan pihak non pemerintah untuk mendorong peningkatan ketahanan pangan melalui pertanian berkelanjutan berbasis iklim. Komitmen ini didukung dan disambut baik oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat termasuk oleh Bappeda yang sekaligus sebagai Sekretariat Provinsi untuk pelaksanaan SDGs, Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) yakni sebuah organisasi masyarakat sipil yang sangat concern dalam mendukung pencapaian TPB/SDGs di Provinsi Sumatera Barat terutama untuk Tujuan 2, Tujuan 5, Tujuan 13 dan Tujuan 17. Hal ini pun disambut baik oleh GIZ-SDGs SSTC sebagai sebuah lembaga kerjasama Indonesia – Jerman yang sejak tahun 2018 telah bekerjasama dan menyediakan dukungan teknis kepada Provinsi Sumatera Barat dalam implementasi TPB/SDGs. ” Ujarnya”

Pada saat pembukaan dijelaskan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan adalah daerah dengan sektor basis pertanian dengan komoditi utama tanaman pangan adalah padi dan jagung. Kondisi ini tidak hanya tergambar dari dominasi produksi komoditi padi dan jagung saja, namun terlihat dari lebih 40% rumah tangga bergerak di sektor pertanian. Tahun 2023 lalu, Pesisir Selatan berhasil menjadi produsen gabah terbesar di Sumatera Barat dengan capaian sekitar 191 ribu ton.

Dalam kaitannya dengan tujuan TPB ke 2 yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, perlu mencermati bahwa saat ini angka kemiskinan Pesisir Selatan masih relatif tinggi (7,11 pada tahun 2022). Dan kita mendapati mayoritas penduduk miskin Pesisir Selatan adalah para petani dan nelayan. Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwa para petani dan nelayan adalah kelompok yang rentan miskin, apalagi adanya ancaman perubahan iklim yang tentu akan berimbas terhadap kelangkaan air yang dikhawatirkan mengakibatkan penurunan produktivitas pertanian.

Upaya dan langkah yang sangat tepat bagi Kabupaten Pesisir Selatan dengan harapan dapat menggerakkan potensi dan peran semua pihak terutama dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap keresahan global saat ini yaitu dampak fenomena perubahan iklim bagi ketahanan pangan masyarakat.

Pemerintah kabupaten berharap adanya dukungan dan arahan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui berbagai perangkat daerah yang terkait untuk tetap mendorong adanya kolaborasi berbagai pihak dan mengusulkan kepada pemerintah melalui kementerian terkait untuk memberikan perhatian serius terutama bagi daerah – daerah yang menjadi lumbung pangan dan memiliki komitmen dalam menyikapi berbagai isu pembangunan berketahanan pangan dan berketahanan iklim.

Terlebih di tahun 2024 ini Pesisir Selatan tidak mendapatkan alokasi DAK disektor pertanian sebagaimana tahun – tahun sebelumnya. Minimnya alokasi anggaran yang tersedia dirasakan akan berpengaruh terhadap produktivitas pertanian kedepannya. Untuk itu besar harapan kami melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan atensi dari berbagai pihak yang hadir saat ini mampu mengisi dan menjadi solusi sehingga Pesisir Selatan tetap mampu memberikan kontribusi bagi ketersediaan pangan di Sumatera Barat. “Begitu disampaikan Sekretaris Daerah dalam sambutannya”

Pada kesempatan tersebut Bappeda Propinsi Sumatera Barat (Benny Sakti) Menyampaikan bahwa untuk mendorong peningkatan ketahanan pangan melalui pertanian berkelanjutan berbasis iklim (Smartfarming) perlunya suatu concern dalam mendukung pencapaian TPB/SDGs.