BAPPERIDA

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan diwakili Kepala Bapedalitbang Hadi Susilo, SSTP, M.Si melakukan audiensi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang ditujukan untuk menyampaikan masukan dari Daerah terkait penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah nasional (RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2030). (3/8/2023)

Masukan yang disampaikan terkait dengan upaya strategis yang potensial dapat dilakukan oleh Kabupaten Pesisir Selatan untuk lebih berkontribusi dalam pencapaian sasaran prioritas kebijakan nasional. Hal ini sesuai dengan potensi unggulan daerah ditinjau dari aspek sektor unggulan, produk unggulan, pengembangan wilayah dan peluang investasi.

Dalam kesempatan itu, Hadi Susilo menyerahkan Kajian Potensi Strategis Pesisir Selatan dalam Menunjang Sasaran Prioritas Nasional. Kajian tersebut berisi ulasan tentang posisi strategis Kabupaten Pesisir Selatan untuk menunjang pencapaian target pembangunan nasional terutama di sektor pertanian dan perkebunan; peternakan; perikanan; ndustri pengolahan; kehutanan dan pariwisata. Hal tersebut selaras dengan sasaran prioritas nasional yang telah dirumuskan pada Rankir RPJPN 2025 – 2045.

Kepala Bappenas melalui Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Dr. Vivy Yuliaswati, M.Sc menyambut positif langkah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang memberikan masukan tertulis berisikan informasi dan potensi unggulan daerah untuk diselaraskan dengan agenda prioritas nasional kedepan.

Dalam kesempatan itu Vivi Yuliaswati mengemukakan beberapa pokok kebijakan strategis nasionak yang relevan untuk disinergikan dengan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai sasaran lokus prioritas. Diantaranya terkait dengan ketahanan sosial budaya dan ekologi menyangkut reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu (food, energy, water).

Beliau juga membukakan peluang bagi Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan external founding melalui beberapa program yang akan ditidaklanjuti kedepan.

Untuk maksud yang sama, Hadi Susilo juga melakukan audiensi dengan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan berkesempatan untuk menguatkan posisi strategis Pesisir Selatan dalam konteks Nasional.

Kunjungan audiensi tersebut juga diikuti oleh perwakilan Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) dan Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro). LPPM dan Pattiro adalah lembaga yang melaksanakan program pemberdayaan masyarakat yang fokus terhadap kelompok rentan di Kabupaten Pesisir Selatan.** (by. Hadi Susilo)