BAPPERIDA

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Serius Tangani Bencana, Anggaran BTT Disiapkan untuk Normalisasi Sungai dan Perkuatan Tebing

Painan – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan keseriusannya dalam menghadapi potensi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Hal ini dibuktikan melalui rapat penting mengenai penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang digelar di ruang Rapat Anggrek Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pesisir Selatan, Kamis, 16/1/2025.

Rapat ini dipimpin oleh Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Syarizal Antoni), dengan fokus pada dua agenda strategis terkait mitigasi bencana. Agenda pertama membahas normalisasi Sungai dan perkuatan tebing Sungai Batang Salido, sementara agenda kedua berkaitan dengan penyediaan dana pendukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dalam arahannya, Asisten I menyampaikan pentingnya revisi terhadap usulan teknis normalisasi Sungai Batang Salido dan perkuatan tebing. Jika ditinjau dari sisi teknis, usulan yang telah disampaikan sebelumnya belum memenuhi kriteria keamanan terhadap banjir, sehingga perlu dibicarakan lebih lanjut dengan pimpinan untuk memastikan efektivitasnya, tegasnya.

Selain itu, rapat juga menyetujui alokasi anggaran BTT sebesar Rp 899 juta sebagai penunjang dana APBN dari BNPB. Dana ini diharapkan mampu mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesiapsiagaan serta penanganan dampak bencana, khususnya di wilayah rawan banjir.

Keseriusan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menangani potensi bencana diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus meminimalkan dampak bencana di masa mendatang.

Dengan komitmen ini, Kabupaten Pesisir Selatan optimis dapat mewujudkan wilayah yang lebih tangguh terhadap bencana dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam (SDA), Infrastruktur, dan Kewilayahan, serta sejumlah pejabat penting lainnya, termasuk Kepala Badan Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD), Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kabid Anggaran BPKPAD, Kabid Sungai dan Pantai Dinas PUTR, Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD, serta fungsional di BPKPAD. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan koordinasi yang solid dalam merumuskan langkah strategis mitigasi bencana.