BAPPERIDA

Pesisir Selatan, 2 Juli 2025 — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan partisipatif. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan hari kedua kegiatan Penguatan Kapasitas Pengelolaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Tahap I, yang diselenggarakan di Aula Mandeh, Lantai 2, Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan.

Kegiatan ini dibuka dan dipimpin oleh Sekretaris Bapedalitbang yang juga menjabat sebagai Ketua Sekretariat Dapur Kolaborasi SDGs Kabupaten (Adri, M.Si.) Dalam sambutannya, Adri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan mitra pembangunan sebagai kunci dalam membangun strategi bersama yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Mengawali sesi, Adri menyampaikan refleksi dari pelaksanaan hari pertama. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan mitra pembangunan. “Ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan GIZ Indonesia. Kolaborasi ini membuka ruang untuk menyusun strategi bersama yang menekankan pada kesetaraan gender dan pemberdayaan kelompok marginal.

“Penguatan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan GIZ Indonesia menjadi fondasi penting untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah—melalui dokumen seperti Renja, Renstra, hingga RPJMD—benar-benar inklusif dan berdampak jangka panjang. Isu kesetaraan gender dan pemberdayaan kelompok marginal menjadi fokus yang tidak dapat dinegosiasikan,” tegas Adri.

Kegiatan ini melibatkan lintas sektor, diikuti oleh perangkat daerah, perwakilan GIZ-GFA Provinsi Sumatera Barat, GIZ SDGs SSTC Jakarta, LP2M Sumatera Barat, dan Sekretariat SDGs Kabupaten Pesisir Selatan. Selain peserta luring, partisipasi daring turut dihadiri oleh camat, wali nagari, dan perwakilan kelompok tani dari Sungai Sariak Lumpo dan Sungai Gayo Lumpo.

Sesi materi hari kedua diisi oleh tiga narasumber ahli yang membahas integrasi GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) dalam pengelolaan SDGs, dengan moderator dari LP2M Provinsi Sumatera Barat.

Afina Nurul Faizah, GEDSI Advisor dari GIZ, membuka sesi dengan pemetaan pemahaman peserta terhadap prinsip-prinsip GEDSI. Ia menekankan bahwa pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai jika seluruh kelompok masyarakat, tanpa terkecuali, dilibatkan secara aktif.

“Kesetaraan bukan sekadar narasi—ia adalah tanggung jawab. Setiap individu, terlepas dari gender dan kondisi disabilitas, berhak mendapat akses dan kesempatan yang sama dalam proses pembangunan,” ungkap Afina.

Eneng Fathonah dari GIZ-GFA Provinsi Sumatera Barat memaparkan pentingnya penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs 2025–2029 yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan strategis daerah seperti RPJMD. Proses penyusunan ini dilakukan secara deliberatif, dengan memastikan inklusi isu gender, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

“RAD TPB/SDGs harus menjadi instrumen yang bukan hanya administratif, tetapi benar-benar mencerminkan aspirasi kelompok marginal. Keterlibatan organisasi non-pemerintah dan masyarakat adat menjadi elemen penting dalam penyelarasan arah pembangunan daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Winastwan Gora Swajati, National Expert GIZ-GFA, menyoroti pentingnya tata kelola dan pengelolaan data dalam implementasi SDGs di tingkat daerah. Menurutnya, siklus pengelolaan TPB/SDGs dimulai dari proses perencanaan yang berbasis data dan berujung pada pengambilan keputusan yang responsif dan terukur.

“Efektivitas implementasi SDGs sangat ditentukan oleh kualitas data. Pengelolaan data yang baik bukan hanya meningkatkan efisiensi tim koordinasi, tetapi juga mempercepat proses monitoring, evaluasi, dan penyusunan kebijakan yang berbasis bukti,” jelas Gora.

Kegiatan hari kedua ini menjadi penguatan strategis dalam memastikan TPB/SDGs tidak hanya dipahami sebagai agenda global, tetapi juga menjadi praktik nyata dalam tata kelola pemerintahan daerah. Pendekatan kolaboratif yang inklusif, terukur, dan partisipatif diyakini akan memperkuat fondasi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan yang berkeadilan dan berkelanjutan.