BAPPERIDA

Sago, 18 Februari 2025 – Badan Perencanaan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bapedalitbang) melalui bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan menggelar rapat evaluasi kinerja irigasi tahun 2024 serta diskusi terkait Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk mendukung swasembada pangan. Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Lantai 1 Bapedalitbang dan dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR), Dinas Pertanian, serta bidang yang mengelola irigasi pada dinas terkait.

Acara dibuka oleh Kepala Bapedalitbang, Hadi Susilo, S.STP., M.Si., dan dilanjutkan dengan arahan dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Rapat berlangsung secara interaktif dengan berbagai masukan dari peserta.

Dalam arahannya, Asisten II menekankan pentingnya koordinasi antara Dinas PUTR dan Dinas Pertanian terkait usulan daerah irigasi agar tidak terjadi tumpang tindih dan memastikan program yang diajukan tepat sasaran serta berdampak besar terhadap peningkatan produksi padi.

Kepala Bapedalitbang menambahkan bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD, sektor irigasi juga terdampak kebijakan efisiensi anggaran. Oleh karena itu, anggaran yang dialokasikan melalui DAU Tagging Bidang Pekerjaan Umum maupun DAK 2025 harus disesuaikan untuk mendukung percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi guna mencapai swasembada pangan.

Evaluasi Kinerja Komisi Irigasi yang terakhir kali disampaikan ke Bina Bangda Kemendagri adalah pada tahun 2022, sedangkan laporan tahun 2023 dan 2024 belum dilaporkan. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memperbarui dan menyampaikan laporan terbaru guna memastikan program irigasi berjalan sesuai target.

Dalam sesi diskusi, Dinas PUTR melaporkan bahwa telah menyusun draft proposal ke Kementerian Pekerjaan Umum untuk menindaklanjuti Inpres Nomor 2 Tahun 2025. Total pagu usulan Dinas PUTR mencapai Rp46.387.799.300 untuk 33 daerah irigasi.

Sementara itu, Dinas Pertanian mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, sebanyak 165 kelompok tani telah mendapat bantuan dari pemerintah pusat untuk program pompanisasi, yang mencakup 4.108 hektare sawah tadah hujan. Namun, masih terdapat sekitar 20 ribu hektare sawah yang belum tertangani. Produksi padi tahun 2024 mencapai 167.000 ton, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 201.000 ton. Meski demikian, capaian ini masih merupakan yang tertinggi di Sumatera Barat.

Untuk tahun 2025, Dinas Pertanian telah mengusulkan program irigasi ke Kementerian Pertanian dengan total luas 10.005 hektare untuk kelompok tani, mencakup pembangunan irigasi tersier, bendung/saluran, DAM parit, pintu air, sumur dangkal, dan embung. Usulan ini saat ini dalam proses penetapan DPA Kementan. Selain itu, Dinas Pertanian juga mengajukan permohonan penanganan irigasi seluas 5.000 hektare dengan kebutuhan operasional sebesar Rp150 juta.

Diskusi berlangsung secara interaktif dan dinamis dengan berbagai pendapat dan usulan dari peserta rapat. Berbagai langkah konkret akan segera dilakukan guna memastikan efektivitas pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi serta peningkatan produksi pangan di Kabupaten Pesisir Selatan.